Opini balas opini, berita? Ya jangan dibalas berita, apalagi berita bohong.

Jaman Now ada-ada saja, kebenaran pun kadang dinista. Belakangan ini ada berita heboh. Reshuffle Kabinet Kerja. Reshuffle kali ini adalah sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan, kalau tidak dilakukan justru keliru. Sampai disini tidak bisa disebut bagi-bagi jabatan, karena memang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan ini terjadi karena ada mentri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah. Kebutuhan terhadap perombakan posisi jabatan juga terjadi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, dimana beberapa perwira tinggi dan perwira menengah mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala daerah. Tidak ada yang salah karena kedua hal itu adalah sebuah kebutuhan.

Selain ada menteri yang menjadi calon kepala daerah ternyata ada juga menteri yang menjadi baru-baru ini menjadi ketua umum sebuah partai. Berkaca pada janji pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia (Presiden Jokowi) salah satunya adalah Perombakan kabinet Presiden Joko Widodo dua hari yang lalu bertentangan dengan janjinya sendiri ketika terpilih sebagai kepala pemerintahan pada 2014. Ketika itu Jokowi berjanji akan membentuk pemerintahan yang profesional, bukan bagi-bagi kursi. Dia juga menegaskan menterinya tak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik. Semua janji itu kini menguap tanpa bekas.

Pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi perihal tidak boleh ada rangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik ini langsung ditegakkan meski beberapa menteri masih juga yang berasal dari partai politik. Mungkin beliau beralasan tidak apa orang partai asal bisa bekerja secara Profesional. Singkatnya Profesional yang berasal dari partai. Perihal tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik ini kemudian membuat bapak Jendral TNI (Purn) Wiranto mengundurkan diri sebagai ketua umum partai Hanura saat diminta oleh Presiden Jokowi menjadi menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian hal menarik terjadi saat bapak Muhaimin Iskandar menolak menjadi menteri pada kabinet kerja dikarenakan masih ingin berkomitmen sebagai ketua umum partai PKB. Kedua pilihan itu menunjukkan komitmen awal bahwa kabinet kerja tidak boleh rangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik.

Belakangan komitmen tersebut memudar, ini ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, masuknya nama bapak Idrus Marham yang masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar ke dalam kabinet kerja sebagai Menteri Sosial menggantikan menggantikan ibu Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Untuk yang satu ini kita tinggal menunggu saja bagaimana etika beliau, apakah akan segera melepas jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar ataukah tidak. Jika tidak maka jelas akan terjadi rangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik.

Kemudian kedua, ternyata nama bapak Airlangga Hartanto tidak dicoret dan masih dipertahankan sebagai Mentri Perindustrian padahal beliau saat ini telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Itu artinya ada dua pengurus aktif Partai Golkar dalam kabinet Jokowi. Selain tak etis, posisi bapak Idrus dan bapak Airlangga jelas tidak adil buat partai politik lain pendukung Jokowi.

Ada alasan menggelitik bagi saya dalam reshuffle kabinet kali ini. Disebutkan bahwa alasan mengapa posisi bapak Airlangga Hartanto masih dipertahankan sebagai Menteri Perindustrian adalah karena kementrian tersebut memiliki tugas yang kompleks sehingga tidak akan efektif melakukan perombakan pada posisi itu di sisa waktu masa pemerintahan Presiden Jokowi. Atas alasan tersebut maka menarik untuk disimak apakah bapak Airlangga Hartanto akan legowo untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang terhitung  baru digenggamnya. Jika tidak, maka jelas bahwa bapak Presiden Jokowi telah melanggar janjinya dengan telah mengizinkan rangkap Jabatan sebagai pemimpin partai politik.
Kemudian Isu bagi-bagi jabatan juga muncul mengingat salah satunya adalah adanya tambahan Menteri yang berasal dari Partai Golkar. Selain soal etika politik dan keadilan, reshuffle terbaru Presiden Jokowi juga bisa dipertanyakan karena lebih mempertimbangkan aspek politis ketimbang kompetensi.

Akui saja itu kebenarannya toh itu memang kenyataannya. Kabinet yang awalnya diharapkan ramping dan tidak ada bagi-bagi kursi telah menjadi agan-angan semata. Janji akan membentuk pemerintahan yang profesional, bukan bagi-bagi kursi telah berubah seperti halnya pada kuis-kuis undian berhadiah, ada syarat dan ketentuan berlakunya. Ketegaskan diawal masa pemerintahan dimana menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik juga sudah berubah dengan alasan-alasan. Semua janji itu kini menguap tanpa bekas. Presiden berjanji akan membentuk pemerintahan yang profesional, bukan bagi-bagi kursi. Masalah kemudian ada alasan ini dan itu jelas itu hanyalah sebuah opini. Intinya bagi-bagi kursi “sepertinya” telah terjadi dan rangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik juga sepertinya akan terjadi.

Akui saja berita tentang menteri rangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik adalah fakta, karena memang itulah yang terjadi saat ini. Janganlah sebuah berita kemudian dibalas dengan berita bohong bahwa tidak terjadi rangkap jabatan kecuali jika dikemudian hari bapak Idrus Marham melepas jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan bapak Airlangga Hartanto melepas Jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dengan begitu maka layak jika kemudian muncul berita lain yang menggambarkan tidak adanya menteri rangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik. Masalah alasan atas dipertahankannya bapak Airlangga Hartanto sebagai menteri Perindustrian menurut saya itu hanyalah opini sebagai pembenaran atas keputusan yang berlainan dengan komitmen bahwa mentri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik. Terdapat perbedaan pendapat atau opini karena beliau telah terlebih dahulu menjadi menteri barulah beberapa waktu yang lalu beliau menempati kursi sebagai ketua umum partai Golkar. Meski begitu menurut saya idealnya beliau melepaskan jabatannya sebagai ketua umum partai Golkar karena beliau masih sangat dibutuhkan Presiden Jokowi sebagai menteri perindustrian.
Masalah isu bagi-bagi kursi itu tidak bisa dibenarkan, karena apa salahnya jika orang-orang profesional yang bisa membantu Presiden Jokowi itu berasal dari partai, tentu tidak ada salahnya. Tentu alasan tersebut masih bisa diterima. Sudah menjadi hak prerogatif presiden untuk menempatkan orang-orang yang disukainya menjadi menteri. Masalah itu hanyalah opini dimana tulisan ini juga merupakan sebuah opini.
Masyarkat sebagai warga negara yang baik hanya bisa berperan sebagai pengamat. Mengamati sembari mendo’akan semoga keputusan Presiden Jokowi adalah benar, keputusan terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sifatnya demi rakyat. Tulisan ini pun saya buat hanya terbatas pada  kemampuan saya dalam mengamati, pendapat orang lain bisa saja berbeda karena ini murni adalah pendapat saya.

Pada Akhirnya pemilihan para menteri memang menjadi hak prerogatif presiden. Tidak ada salahnya jika Presiden Jokowi menginginkan semua menteri adalah teman beliau. Sah-sah saja jika Presiden Jokowi mungkin memilih teman masa kecilnya menjadi menteri. Semudah itulah menjadi seorang menteri, jika temanmu menjadi presiden maka kamu tinggal mendekatinya dan meyakinkannya untuk menjadikan dirimu sebagai menteri. Sah-sah saja karena sekali lagi penempatan menteri-menteri itu adalah hak prerogatif presiden.

*Tulisan ini selesai saya buat 20 Januari 2018 namun baru saya posting di blog tanggal 26 Januari 2018 (tanggal terbit saya sesuaikan dengan tanggal selesai dibuat). Tulisan ini juga saya kirim ke sejumlah media massa. Berhubung belum ada kabar hingga hari ini (26 Januari 2018 maka saya memutuskan untuk saya publikasikan sendiri di blog saya ini.